Kafil Yamin
SEBELUM
9 Juli nanti, para calon memilih masih punya waktu untuk
menimbang-nimbang calon presiden mana yang lebih baik buat Indonesia
hari ini dan ke depan.
Bagi pemilih rasional dan pemilih
yang belum memutuskan, masih bisa berubah pilihan, termasuk saya, kalau
anda bisa meyakinkan bahwa visi Prabowo lebih baik dari Jokowi atau
sebaliknya.
Sedangkan untuk pemilih emosional, yang berprinsip “Pokoknya no satu; pokonya no dua”. Tulisan ini tak banyak gunanya.
Pemilihan
rasional tidak bisa dibombardir dengan janji-janji: Kami akan
membebaskan biaya sekolah, kami akan menyediakan lapangan kerja bagi
sekian juta rakyat, kami akan menaikkan gaji buruh, kami akan menurunkan
harga pangan, dan semacamnya.
Pemilih rasional akan bertanya: bagaimana caranya, umpamanya, membebaskan biaya sekolah itu?
Nah,
kita perlu bersama-sama menelaah apakah program masing-masing calon
cukup realistis, bernilai strategis atau sekedar keinginan.
Kita
pilih program ekonomi, sebab bidang ini paling penting dan sangat
menentukan. Program-progam lain tidak akan terwujud bila program ekonomi
tidak berjalan.
Kita mulai dari Jokowi-JK. Inti program ekonomi pasangan adalah:
Ekonomi Berdikari
- Mencapai pertumbuhan ekonomi 7persen.
- Pembangunan Koperasi dan UMKM
- Membangun industri Maritim,
- Membangun pasar-pasar tradisional dan pertanian
- Membangun jalan baru sepanjang 2000 km di Sumatra dan luar Jawa.
- Kartu Sehat untuk seluruh rakyat Indonesia.
- Kartu Pintar untuk seluruh usia sekolah.
Untuk mewujudkan ini, strategi Jokowi-JK adalah:
- Meningkatkan investasi pengusaha nasional dan daerah; memudahkan perizinan usaha;
- Membangun
pendidikan, yang akan menghasilkan manusia-manusia produktif.
Produktifitas yang meningkat akan meningkat daya saing ekonomi.
- Penghematan APBN lewat E-budgeting, E-auditing, E-purchasing.
Sedangkan inti program ekonomi Prabowo-Hatta adalah:
Ekonomi Kerakyatan
- Alokasi minimal satu milyar rupiah untuk setiap desa dan kelurahan
- Menaikkan
penghasilan rata rata rakyat Indonesia dari Rp3 juta per bulan menjadi
Rp6 juta per bulan, di ujung masa pemerintahan 5 tahun.
- Menambah lahan sawah dua juta hektare
- Menyiapkan dua lahan juta hektar untuk bio-ethanol
- Membangun 3 ribu kilometer jalan, 4 ribu km jalan kereta api, delapan pelabuhan
- Mendirikan bank tani dan nelayan, bank koperasi dan lembaga tabungan haji
Prabowo-Hatta merancang strategi:
- Ekonomi jalan tengah berdasarkan pasal 33 UUD 45, yakni penguasaan sumber-sumber daya alam.
- Perlindungan terhadap golongan rakyat yang tertinggal
- Membuka investasi asing yang tidak memaktikan ekonomi rakyat
- Pengalihan dana secara besar-besaranf dari kota ke desa-desa, antara lain melalui dana bergulir.
Mari kita beri apresiasi kepada keduanya. Program ekonomi keduanya bagus.
Bagi
kita, rakyat yang ingan pintar dan memilih secara rasional,
pertanyaannya adalah: Apakah program kedua calon itu bisa dilaksanakan?
Tentu, kedua calon akan menjawab bisa. Tapi kita tak ingin pengyakinan,
kita ingin melihat alasan yang masuk akal.
Pertanyaan
bagi program ekonomi Jokowi-JK adalah, darimana duit untuk membiayai
program-program itu? Jokowi dalam presentasinya sama sekali tidak
menjelaskan darimana dananya . Kartu sehat yang dibawa rakyat untuk
berobat ke puskesmas atau rumah sakit itu
kan harus ada nilai duitnya; harus ada yang bayar.
Pemerintah yang membayar. Tapi duitnya dari mana?
Karena Tuan Jokowi tak menjelaskan, kita beasumsi yang paling realistis saja: dari APBN.
Dengan
demikian APBN perlu beban tambahan, karena APBN sekarang saja tekor
(defisit) Rp209,5 triliun atau 2,24 persen, alias lebih besar belanja
daripada pendapatan. Meningkatkan besaran APBN yang tekor itu pasti
perlu dana sangat besar. Darimana? Pendapatan negara sudah jelas kurang.
Penghematan lewat
e-budgeting,
e-auditing dan
e-purchasing tidak akan mengubah angka besaran APBN, yang tahun 2013 tercatat Rp1.683 trilyun (data Kemenkeu).
Langkah
paling mungkin dan realistis untuk meningkatan pendapatan negara yang
adalah dengan menaikkan pajak dan menambah jumlah wajib pajak.
Langkah
ini pasti akan membebani rakyat. Makan di resto kelas menengah yang
tadinya hanya dikenai Pajak Pembanguan Daerah (PBD) 10persen, akan naik
jadi 15persen atau 20persen. Demikian pula sejumlah transaksi barang dan
jasa, pajaknya akan lebih tinggi. Juga PPN dan pajak harta kekayaan.
Kalau saya dapat proyek bernilai Rp10 juta, bayaran saya akan dipotong
sekitar Rp2 juta.
Maka, semakin tinggi dan ‘wah’ program
ekonomi Jokowi-JK, semakin berat beban rakyat nantinya. Mereka tak punya
sumber ekonomi di luar APBN. Maka lagi, program-progam mereka menjadi
tidak realistis. Tidak bisa dilaksanakan. Sekedar contoh kecil, Mas
Joko menyatakan akan membeli kembali Indosat yang dijual tantenya
Megawati dengan harga obral.
Harga saham Indosat sekarang
sudah sangat tinggi. Hanya selang satu tahun setelah dilepas, harga
saham Indosat naik 25persen [2005] – entah sekarang. Kalaupun Tuan Joko
bisa mendapat uang untuk itu, belum tentu si pemilik Indosat sekarang
mau menjualnya.
Kartu sehat dan kartu pintar masih bisa dibuat, tapi tak bisa dipakai berobat dan bayar iuran sekolah.
***
Sekarang,
pertanyaan yang sama kita ajukan untuk program ekonomi kerakyatan
Prabowo. Program-programnya cukup ambisius dan membutuhkan biaya besar.
Dari mana duitnya?
Jawabannya: Dari kebocoran kekayaan
negara sebesar 1000 trilyun per tahun. Dengan mengutip data KPK, ini
angka sangat moderat. Sebab, kata Prabowo, nilai kebocoran menurut KPK
adalah 7.200 trilyun rupiah.
Ada sekitar 70 ribu desa dan
kelurahan di Indonesia, kalikan 1 milyar. Hasilnya: Rp70 trilyun.
Bandingkan dengan tingkat kebocoran kekayaan nasional yang akan
diselamatkan: Rp1000 trilyun. Sisanya cukup untuk membiayai
program-program yang disebutkan pasangan Prabowo-Hatta.
Orang
sering mengacaukan kalimat ‘kebocoran kekayaan nasional’ dengan
‘kebocoran APBN. Sama sekali berbeda. Kebocoran nasional adalah
mengalirnya kekayaan alam, laut, udara Indonesia keluar negeri karena
sifat rendah diri, pencundang, dan malas.
Lihat: Para
penambang gas asing mengisap gas-gas alam Indonesia. PLN, Pertamina, PGN
lantas membeli gas-gas itu dari para penambang asing dengan harga sama
dengan pembali asing. Ini praktik bisnis macam apa? Saya tak bisa
menemukan kata lain selain bodoh dan rendah diri.
Mungkin
saya masih bisa memaklumi karena kita tak punya kemampuan menambang gas
sendiri, menyuling minyak fosil sendiri, menggali emas timah dan tembaga
sendiri, tapi saya tak bisa memahami bagaimana air minum pun dikelola
asing!
Indonesia punya sumber air mineral yang berlimpah,
mata-mata air murni di Sukabumi yang segar dan sehat, Aqua Danone
mengambilnya dan menjualnya kepada rakyat Indonesia – pemilik
sumber-sumber air tersebut! Bayangkan orang Sukabumi harus membeli
minuman kemasan produksi asing.
Ini sama saja orang
memetik buah-buahan di kebun kita, lalu kita mengeluarkan uang untuk
membeli buah-buahan itu. Jangan salahkan orang yang memetik itu, tapi
lihat betapa bodohnya kita!
Itulah yang dimaksud kebocoran
kekayaan nasional yang ribuan trilyun pertahun itu. Prabowo-Hatta akan
menutupnya dan mengalihkannya untuk membiaya program-program ekonomi
mereka.
Atas dasar ini, saya memilih Prabowo-Hatta --
masih bisa berubah pilihan bila anda bisa menjelaskan secara rasional,
bahwa bahwa pasangan Jokowi-JK lebih baik.